KEWAJIBAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :

  1. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting
  2. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
  3. Menerbitkan dokumen kependudukan
  4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil
  5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil
  6. Melakukan verifikasi dan validasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :

  1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tegas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
  3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
  5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
  6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan

Website Resmi Dukcapil Kabupaten Sleman